Perkembangan dan peran PERTI di Indonesia


Awal mula berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan hasil dari perbedaan kaum tua dan kaum muda di Sumatra Barat. Ulama-ulama penganut faham ahlusunnah wal jama’ah yang telah selesai menuntut ilmu dari Mekkah yang kemudian membuat surau dan halaqah untuk mengembangkan pendidikan agama di Sumatra Barat, namun pada abad ke-20 munculah golongan kaum muda yang membawa ide-ide modernisasi. 

Pada awalnya kaum tua tidak setuju dengan modernisasi pendidikan yang dibawa oleh kaum muda, menurut mereka ajaran yang dibawa tidak sesuai dengan tradisi keagamaan yang dipraktekkan oleh nabi dan para sahabat, akan tetapi seiring berjalannya waktu kaum tua dapat memahami akan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam itu ditumbuhkembangkan dalam menyambut perkembangan masyarakat.

Dengan berbagai perundingan dan musyawarah para ulama maka dibentuklah suatu wadah untuk mempersatukan umat islam yang sepaham dalam sebuah organisasi yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Setelah menjadi organisasi yang diakui secara legal Perti terus berkembang dan dalam perkembangannya dibagi menjadi 3 periode yaitu:

1.      Periode Pertama
a)      Berdirinya Persatuan Murid Tarbiyah Islamiyah (PMTI)
Sejak organisasi ini berdiri berdampak pada berkembangnya pendidikan agama islam dengan tujuan menyiapkan dan mempertahankan aqidah agama  Islam khususnya penganut faham ahlusunnah wal jamaah. 

Sistem kurikulum disamakan sehingga mendorong putra putri Islam untuk belajar dan sebelum penyerbuan Jepang diperkirakan jumlah murid mencapai 45.000 orang sehingga menumbuhkan semangat persatuan dikalangan sesama pelajar Madrasah Tarbiyah Islamiyah sehingga para pelajar Madrasah mendirikan organisasi PMTI yaitu Persatuan Murid Tarbiyah Islamiyah.

b)      Kongres II Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada 9s/d 14 Mei 1932 PERTI  mengadakan kongres ke-II, namun lebih banyak dihadiri oleh PMTI ketimbang para ulama besar. Pada kongres ini PERTI melebarkan sayapnya sehingga tidak hanya berjuang dibidang pendidikan saja melainkan juga dibidang kemasyarakatan. 

Kongres ini juga mengubah nama PERTI menjadi PPII yaitu Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, namun pengubahan nama ini membuat gerak gerik PPII dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerindah kolonial sehingga setiap kegiatan justru mendapat pengawasan ketat.

c)      Kongres ke III persatuan Tarbiyah Islamiayah
Pada  25 s/d 30 April 1939 dilakukan kongres ke III yang menetapkan azas organisasi dan juga diputuskan: Dasar pokok organisasi yaitu pergerakan umat Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah dan Madzhab Syafi’i yang bertujuan:

-          Berjuang melancarkan Da’wah Islamiyah berupa Amar Makruf Nahi munkar.
-          Mewujudkan isi dari tiga unsur yang terdapat dalam organisasi yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sehingga gerak oprasionalnya haruslah berjiwa persatuan, pendidikan dan keislaman.
-          Fatwa: 1) Semua fatwa terkait hukum fiqh mengikuti madzab imam Syafi’i 2) mengakui adanya masalah yang bersifat khilafiyah di kalangan para Mujtahid itu sendiri.
-          Kemasyarakatan: 1) menghargai adat istiadat setempat 2) bekerjasama dengan organisasi lain 3) kemerdekaan terhadap agama lain.
-          Kenegaraan
-          Kepengurusan KH Sirajuddin Abbas sebagai ketua umum PERTI dan Sekretaris KH. Baharrudin Arrasuly dan bendahara H.M Sulaiman.
-          Berhati-hati terhadap Jepang

d)      Amal Usaha Persatuan Tarbiyah Islamiyah
-          Bidang Pendidikan Dan Pengajaran
-          Bidang Dakwah
-          Bidang Perjuaangan Kenegaraan
-          Bidang lain lain

2.      Periode Kedua
a)      Kongres ke IV Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi
Setelah kemerdekaan pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat yang berisi kesempatan seluas-luasnya bagi semua organisasi untuk membentuk partai politik.

 Perkumpulan para ulama ini menanggapi maklumat tersebut karena asumsinya bahwa kenyamanan dalam melaksanakan ajaran agama terwujud apabila negara ini tidak dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Sehingga perubahan organisasi ini menjadi partai juga mengubah rumusan dasar Anggaran Dasar, kongres ini berlangsung 23-24 Desember 1945 sehingga PERTI berubah menjadi Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat menjadi PI. Perti.

b)      Kongres ke V Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Kongres ini adalah bentuk mempertahankan RI dari Agresi Belanda, 5-9 Mei 1947 mengadakan kongres ke-V. Keputusan penting yang diambil adalah menyerukan kepada seluruh warga PERTI untuk turut angkat senjata dan bergabung kedalam LASYMI dan Laskar Muslimat.

c)      Kongres ke VI Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Akhir tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia maka pada 20-25 Mei 1950 mengadakan kongres ke-VI untuk memulai babak baru dalam kecimpung dunia politik. Keputusan yang diambil adalah persetujuan kegiatan politik PI. Perti berpusat di Jakarta sedangkan terkait masalah intern dapat diselesaikan di Bukittinggi.

d)      Kongres ke VII Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Kongres berikutnya dilaksanakan pada 23-29 Agustus 1953 di Jakarta. Keputusan penting yang diambil pada kongres ini adalah:

-          Memindahkan kegiatan PB. PI Perti dari Bukittinggi ke Jakarta
-          Mengaktifkan kampanye 1955 untuk memperoleh suara sebanyak mungkin
-          Menyusun kepengurusan PB.PI Perti selama periode mendatang.

e)      Konferensi Ulama ke-II di Cipanas
Konferensi pertama di Tugu Bogor tidak dihadiri para ulama PERTI. Kongres yang diadakan 3-6 Maret 1954 yang membahas terkait masalah-masalah  yang pernah daan telah diputuskan dalam konferensi di Bogor sebelumnya dan membahas qadi-qadi nikah.

f)       Kongres ke VIII Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Kongres ini diadakan sebelum pemilu I kongres berlangsung mulai 9-16 Agustus 1955, kongres ini kurang menguntungkan karena jatuhnya kabinet MR. Ali Sastroamidjoyo mengakibatkan KH. Sirojuddin sebagai anggota kabinetnya juga terkena getahnya. Hasil kongres ke VIII sebagai berikut:

-          Ketatanegaraan: 1)memperjuangkan RI menjadi Negara Republik Islam Indonesia 2)pemerintahan berbentuk presidensil 3) Pemerinthan dipimpin secara desentralisasi 4)mengembaliakan de facto RI ata Irian Barat

-          Luar Negri: 1) menjalankan politik bebas aktif 2) pembubaran seluruh akibat perjanjian meja bundar 3) usaha pengahapusan penjajahan 4) kenjasama dengan negara lain terutama negara Islam 5) menyokong usaha yang dapat menciptakan perdamaian dunia

-          Ekonomi:1) Pembangunan perekonomian 2) pembangunan industri 3) menasionalkan perusahaan vital 4) pembentukan bank tani 5)

-          Sosial: 1) membant penghidupan fakir miskin 2)Memberantas bentuk-bentuk kejahatan 3) Menyokong usaha pembangunan perumahan rakyat 4) memperhebat pembangunan masjid 5)memperjuangkan kaum buruh

-          Agama: 1) Pemerintah melindungi sepenuhnya untuk kebebasan rakyat manjalankan agama masing-masing 2) meminta pemerintah melarang penerbitan buku cabul dan pertunjuka film yang merusal akhlak

-          Pendidikan: 1) Memperjauangkan UU wajib belajar 2) Memperluas sekolah berbasis agama dengan susidi pemerintah 3) Memperkokoh pendidikan rohani disamping pendidikan jasmani 4)menghidupkan kebudayaan dan perpustakaan rakyat

-          Pemuda: 1) Mendididik dan melatih pemuda dan pemudi sesuai dengan kebutuhan 2) meminta pemerintah membantu gerakan kepanduan dan keolahragaan
-          Terpilih kembali KH Sirajuddin Abbas sebagai ketua PI. Perti

g)      Kongres ke IX Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Fitnahan akan KH.Sirajuddin semakin memanas sehingga kongres diadakan sebelum 2 tahun. Pada tanggal 13-20 Januari 1962 di Jakarta untuk memilih kepengurusan baru namun KH. Sirajuddin tetap terpilih menjadi pemimpin PI.Perti. 

Namun tidak disangkan 20 Januari 1962 KH. Rusli Abdul Wahid menetapkan dirinya sebagai ketua umum PI. Perti adalah KH. Rusli Abdul Wahid sehingga menimbulkan perpecahan dan asumsi adanya penghianatan.

h)      Kongres ke X Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)
Pada 13-20 Februari 1965 kongres ini menelurkan KH. Sirajuddin Abbas kembali menjadi Ketua PI.Perti dan memecat KH. Rusli Abdul Wahid dan kawan-kawannya dari anggota partai.

i)       Fitnahan kepada KH Siradjuddin Abbas
1 Oktober 1965 Indonesia dikejutkan dengan pemberontakan PKI yang mengumumkan revolusi dibawah pimpinan letkol Untung dan KH. Sirajuddin disebut sebagai salah satu tokoh yang mendukung revolusi, padahal saat itu KH. Sirajuddin sedang berada di eropa. 

Kesempatan emas ini digunakan KH. Rusli Abdul Wahid untuk memfitnah dan memecat KH. Sirajuddin dan mengambil alih pimpinan PI.Perti namun disanggah oleh H. Abdurrahman hingga beliau mendapat banyak tekanan sampai akhirnya  KH. Rusli Abdul Wahid berhasil mendesak H. Abdurrahman.

j)       Kongres Akbar
Setelah membuat kongres untuk pemilihan DPP PI yang baru, pada Agustus 1966 maka dilanjutkan dengan kongres Akbar. Meski begitu masih banyak yang tidak setuju dengan hasil kongres sebelumnya salah satunya TS Marjohan, saat kongres KH. Rusli Abdul Wahid melarang anggota yang hadir untuk bertemu KH.Sirajjudin dengan alasan akan dianggap sebagai antek PKI. 

Namun, justru sebaliknya rasa penasaran mereka membuat mereka mendatangi KH sirajuddin dan mengetahui fitnah yang sebenarnya terjadi hingga PI. Perti tampak goyah dan terpecah-pecah, terutama setelah berjalan pengurus PI. Perti lebih menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

3.      Periode Ketiga
a)      PERTI kembali ke Khittah
Melihat keadaan perpecahan yang terjadi membuat KH.Sirajuddin mengirimi surat Syekh Sulaiman Arrasuly, mengingat maklumat yang disampaikan Presiden Soeharto 6 Agustus 1967 maka demi menyelamatkan PI. Perti maka PERTI di kembalikan sebagai organisasi pada 1 maret 1969. Dan aspirasi politik PERTI disampaikan melalui partai GOLKAR.

b)      Musyawarah Besar ke-I Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada 2-4 Juli 1970 Musyawarah Besar (Mubes) menghasilkan:
- Menaati amanat Pendiri Utama PERTI yang tertuang pada 1 Maret 1969
- PERTI kembali kepada khittahnya
- Pemilu 1971 PERTI menyalurkan aspirasi pada GOLKAR
- Kedudukan Pengurus besar ditetapkan pada Mubes tersebut dimana ketua umum PERTI KH. Baharuddin Arrasuly

c)      Perwakilan Tingkat Nasional Pertama Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Setelah menyepakati Mayjen S, Sukowati sebagai Sekretarian Bersama (SEKBER) GOLKAR maka semuanya dikonsultasikan pada KH Sirajuddin Abbas untuk membentuk perwakilan Nasional hingga diputuskan KH. Baharuddin Arrasuly sebagai ketua umum pada 22 Agustus 1970 namun pada 1 Maret 1976 KH. Abdurrahman sebagai ketua umum.

d)      Musyawarah Besar  ke-II  Persatuan tarbiyah Islamiyah
Pada  23-26 Maret 1967 Mubes ini menghasilkan:

-          Menindahkan kedudukan Pengurus Besar (PB) PERTI dari Bukittinggi ke Jakarta, dan nama Pengurus besar diganti menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
-          Menegaskan kembali Pengurus Besar PERTI  menyalurkan aspirasi politiknya kepada GOLKAR pada pemilu mendatang
-          Susunan Majelis pertimbangan tertinggi PERTI periode 1979-1984 dengan KH.M.H Dt. Tan Pahlawan, MA

e)      Musyawarah Nasional ke III Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada 5-9 Mei 1984 membuat beberapa keputusan sebagai berikut:
-          Pancasila sebagai asas tunggal organisasi PERTI
-          Memperkuat komitmen semua jajaran PERTI
-          Susunan Majelis Pertimbangan Pusat masa bakti 1984-1989 dimana KH.M.H Dt. Tan Pahlawan, MA kembali menjadi ketua

f)       Musyawarah Nasional ke IV Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada 8-12 Agustus 1989 merupakan Munas Akbar karena kurang lebih dihadiri 600 pengunjung baik itu dari peserta 23 provinsi maupun dari MPP dan DPP serta dari peninjau dari pimpinan madrasah dengan hasil KH. Ismail hasan SH sebagai Ketua Umum PERTI periode 1981-1994.

g)      Musyawarah Nasional ke V Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada Munas 8-12 Agustus 1994 ini bersamaan dengan Munas II Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (PERWATI) dan Rrakernas Ikatan Pemuda Tarbiayah Islamiyah (IPTI) dengan hasil:

-          Ir. H Azwar Anas sebagai ketua Komposisi dan Personalia Dewan Pembina PERTI masa bakti 1994-1999
-          KH.M.H Dt. Tan Pahlawan, MA sebagai Komposisi dan Personalia Majelis Pertimbangan PERTI masa bakti 1994-1999
-          KH. Ismael Hasan, SH sebagai Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat PERTI masa bakti 1994-1999

h)      Musyawarah Nasional ke VI Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Munas PERTI dilaksanakan 8-12 Oktober 1998 pada Era Reformasi presiden B.J Habibie, hasil Munas:
-          KH. M. Hanuti Dt. Tan Pahlawan sebagai ketua Komposisi dan Personalia Majelis Pertimbangan PERTI masa bakti 1998-2003
-          Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat PERTI masa bakti 1998-2003

i)       Musyawarah Nasional ke VII Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pealaksanaan Munas dipercepat pada 21-23 Oktober 2001, atas pengamatan Majelis Ulama Tarbiyah Islamiyah (MUTI) yang dianggap organisasi PERTI tidak harmonis maka 28 Agustus 2001 diadakan sidang pleno untuk mempercepat Munas. Dengan KH. Abdurrahman menjadi ketua hingga masa bakti 2006 namun pada tahun 2004 beliau meninggal dan digantikan olehKH. Dr. Ir. Azwar Anas.

j)       Musyawarah Nasional ke VIII Persatuan Tarbiyah Islamiyah
                       Pada 10-12 september 2006 yang dibuka resmi oleh Wakil presiden Jusuf Kalla yang kemudian menetapkan keputusan untuk program jangka panjang, menengah dan jangka pendek, yaitu tentang rekomendasi tausyiyah dan menunjukkan atensi organisasi ini pada perkembangan kebangsaan dan keumatan sebagai wujud dari tangggungjawab pada Allah SWT. 

Selain itu penetapan ketua umum ditetapkan secara Demokratis secara langsung, bebas, dan rahasia. Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas ditetapkan sebagai ketua Komposisi dan Susunan Pengurus Majelis Pembina Pusat PERTI masa bakti 2006-2011, KH. Dr. Adnan Harahap sebagai ketua Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Majelis Mustasyar Pusat PERTI masa bakti 2006-2011, Drs. H. BasriBermanda, MBA sebagai ketua Susunan Pengurus Besar PERTI masa bakti 2006-2011.

                  Tokoh PERTI dan Peranannya dalam Perkembangan Dakwah Islam di Indonesia

Sepuluh orang ulama sebagai pendiri Persatuan Tarbiayah Islamiyah, yaitu:
a.       Syekh Sulaiman Arrasuly Candung
b.      Syekh Abbas al Qadli Ladang Laweh
c.       Syekh Muhammad Jamil Jaho
d.      Syekh Chatib Muhammad Ali Padang
e.       Syekh Abdul Wahid AS Shalilly Tabek Gadang
f.        Syekh Muhammad Arifin Batuhampar
g.      Syekh Alwi Koto Nan Ampek Payakumbuh
h.      Syekh Jalluddin Sicincin
i.        Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang Payakumbuh
j.    Syekh Machdum Solok
TAGS : | | |